TAJAMNUSANTARA.COM, TANGERANG – Dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite kembali menjadi perhatian. Kali ini, sorotan tertuju pada SPBU 34.153.06 jalan raya Legok Karawaci Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, setelah tim media menemukan aktivitas sejumlah kendaraan roda dua yang diduga melakukan pengisian BBM secara berulang.
Berdasarkan pantauan tim media pada Rabu (4/11/2026), sejumlah sepeda motor jenis Yamaha Vixion dan Honda Bieat terlihat keluar masuk SPBU yang berada di Jalan Raya Legok tersebut.
Jelas Jelas sudah ada peraturan nya dan dasar hukumnya Penggunaan kendaraan lalu di jual kembali atau penimbunan secara masif untuk pengisian BBM bersubsidi (Pertalite) secara berulang-ulang atau menggunakan tangki yang dimodifikasi merupakan pelanggaran hukum yang serius.
Selain kendaraan motor yang bolak balik mengisi (BBM) jenis mobil kijang serta mengisi bensin juga sampai 2 kali pengisian dengan mobil yang sama.
Dalam pengamatan di lapangan, kendaraan diduga melakukan pengisian Pertalite hingga tangki penuh. Setelah itu, pengendara berpindah ke lokasi yang tidak jauh dari SPBU untuk memindahkan BBM dari tangki kendaraan ke dalam jeriken.
Selanjutnya, kendaraan kembali ke SPBU untuk melakukan pengisian ulang.
Pola aktivitas yang diduga berlangsung berulang kali tersebut memunculkan indikasi adanya praktik pengumpulan BBM bersubsidi dalam jumlah tertentu yang berpotensi diperjualbelikan kembali.
Temuan ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait, mengingat Pertalite merupakan BBM yang distribusi dan penyalurannya harus mengikuti ketentuan pemerintah.
Menariknya, saat dimintai keterangan oleh wartawan, seorang pria bernama Alam yang mengaku kerap melakukan pengisian BBM di SPBU tersebut menyampaikan bahwa dirinya biasa mengisi hingga satu jeriken penuh.
“Saya ngisi sampai satu jeriken penuh saja, Bang Selain itu saya juga kasih ke operator sebesar dua ribu rupiah saya sudah satu minggu mengisi di pom ini,” ungkap Alam kepada wartawan.
Pernyataan tersebut menjadi informasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama mengenai prosedur pengisian (BBM) serta dugaan pemberian uang kepada operator SPBU.
LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia DPC Kabupaten Tangerang menyoroti kejanggalan hal tersebut, “Polsek Pagedangan dan BPH Migas wajib Lakukan Pemeriksaan Menyikapi temuan tersebut, segera mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polsek Pagedangan, agar segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap dugaan aktivitas pengumpulan BBM bersubsidi di lokasi tersebut, ” tutur Gunawan Wakil Ketua LGSAI.
Pengawasan juga diharapkan melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna memastikan penyaluran Pertalite berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Sebagai dasar hukum, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar apabila unsur tindak pidana terbukti terpenuhi.
Tim media menyatakan akan meneruskan hasil temuan tersebut kepada Mabes Polri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Di sisi lain, pihak operator SPBU 34.153.06 Medang saat diminta keterangan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dugaan pengisian berulang,
“kalau kesaya baru satu kali mengisi saya tidak tahu kalau mengisi kembali bang
kalau mau salahkan yang ngisi bang jangan pom yang di salahkan, dan kelebihan uang saat diberikan pembelian satu kendaraan berbeda kalo mobil 5 Ribu Kalo Motor 2 Ribu” ujar Operator yang engan di sebut namanya pada wartawan,.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU maupun Polsek Pagedangan.
Publik kini menantikan langkah konkret pihak berwenang untuk memastikan apakah aktivitas tersebut melanggar ketentuan distribusi BBM bersubsidi atau merupakan kegiatan yang memiliki dasar perizinan.
Jangan sampai distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi.
Dengan hasil temuan ini kami akan meneruskan berita ini ke Mabes Polri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), patut diduga terjadinya pembiaran oleh Aparat Penegak Hukum setempat.
Pewarta : (Didin)
Komentar