TAJAMNUSANTARA.COM, TANGERANG — Proyek pembangunan saluran drainase di Perumahan Puspitek Sektor 3 RW.004 Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan , Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam dari pemerhati Masyarakat dan lingkungan.Jepri Ketua Lembaga Independen Penyelamat Aset Negara dan Hak Asasi Manusia (LipanHam) DPD Provinsi Banten. Pekerjaan proyek tersebut menggunakan pihak ke-3 CV. Zhian Putra Pratama dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp. 764.000.000,- yang berasal dari Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Banten.
Proyek yang dikerjakan oleh beberapa pekerja dari pelaksanaan pemilik kontraktor bernama Herman tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana mestinya. Minimnya pengawasan Dinas Provinsi Banten . Tim LSM Lipanham menemukan sejumlah kejanggalan di lapangan, mulai dari pekerjaan yang dilakukan tanpa K3, pekerjaan sampai dikerjakan malam hari tanpa perlengkapan yang memadai. , agregat hamparan pasir atau pasir abu dasar yang tidak diberikan samping Udith semestinya diberikan agregat Pasir akan tetapi hanya dipadatkan oleh tanah saja.
“Pengerjaannya terlihat asal-asalan. Selain itu, sejak pelaksanaan awal saja sampai 5 hari pekerjaan pihak pelaksana ataupun pihak Pengawas dari Kecamatan Pagedangan terkesan abaikan teknis, sedangkan para pekerja juga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja dan pekerjaan sampai malam hari tanpa alat pendukung yang memadai. Hal ini jelas menyalahi aturan keselamatan kerja, kontraktor lalai dalam pelaksanaan kerja pelengkap kerja hanya bermodalkan cangkul dan linggis sekelas anggaran ratusan juta tingkat anggaran Provinsi Banten tidak berkualitas bagaimana kedepannya” tegas Jepri. Rabu (04/11/2026).
Menurut Jepri, praktik seperti ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak pelaksana dan instansi terkait. Ia menilai proyek drainase tersebut berpotensi tidak bertahan lama karena kualitas pekerjaan yang diragukan.
warga sekitar yang enggan disebut namanya dilokasi proyek berkomentar bahwa pembangunan proyek ini hasil Aspirasi Dewan Dapil 6 Kabupaten Tangerang, prihal pekerjaan saya tidak bisa berkomentar” tuturnya.
“Jepri mendesak agar pihak kontraktor dan pengawas proyek segera dievaluasi. Jangan sampai uang rakyat terbuang sia-sia hanya karena pekerjaan yang tidak profesional,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kontraktor maupun dari pihak Dinas Provinsi Banten. padahal proyek drainase ini termasuk dalam program infrastruktur yang dibiayai APBD Kabupaten Tangerang yang seharusnya dikelola secara transparan dan akun tabel.
Pewarta : (ilham)
Komentar